@info :Kriminolog Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar menolak penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diberikan pemerintah. Penolakan itu merupakan bentuk protes Yesmil atas sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi provokasi Malaysia.
Protes SBY, Dosen Unpad Tolak Satya Lencana
Quote:
BANDUNG - Kriminolog Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar menolak penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diberikan pemerintah. Penolakan itu merupakan bentuk protes Yesmil atas sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi provokasi Malaysia.
Dosen Fakultas Hukum Unpad tersebut merasa tidak pantas menerima penghargaan saat kedaulatan Indonesia diusik Malaysia lewat insiden penangkapan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau oleh Polis Marin atau Marine Police Malaysia (MPM) pada 13 Agustus lalu.
"Penolakan itu bisa dimaknai sebagai bentuk protes terhadap SBY yang diam. Tidak ada komentar sedikit pun atas tindakan Malaysia yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Seharusnya SBY tegas seperti Soekarno yang berani mengganyang Malaysia," kata Yesmil ketika dihubungi Radar Bandung (grup JPNN) kemarin (20/8).
Penghargaan Satya Lencana Karya Satya tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang mengabdi selama 20 tahun hingga 30 tahun. Yesmil mengabdi di Unpad sebagai PNS selama 26 tahun. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Unpad, pria berkacamata dengan rambut agak gondrong itu menjalani pendidikan pascasarjana (S-2) di bidang ilmu hukum di universitas yang sama.
Yesmil menuturkan, 16 Agustus lalu, dirinya mendapat surat soal pemberian penghargaan Satya Lencana yang ditandatangani presiden. Rencananya, piagam penghargaan diberikan Rektor Unpad Prof Dr Ganjar Kurnia dalam upacara perayaan HUT Ke-65 RI di Kampus Unpad, Bandung, Selasa lalu (17/8). "Dari situ, saya merenung dan merasa terganggu. Ketika terjadi pelecehan oleh Malaysia, presiden diam saja. Saya terus berpikir kenapa harus menerima penghargaan itu?" tuturnya.
Karena alasan itulah, Yesmil memutuskan untuk tidak datang saat upacara dan menerima penghargaan tersebut. "Saya memilih untuk upacara bersama para seniman di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan," ujarnya. Menurut dia, pelecehan Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia justru terjadi saat momen kemerdekaan RI. Itu seharusnya menjadi momentum kebangkitan nasionalisme bangsa. "Masak kedaulatan dipecundangi kita diam saja. Pada momen 17-an, kita justru kehilangan kedaulatan," cetusnya.
Apalagi, penangkapan staf DKP oleh Malaysia itu terjadi di perairan Indonesia dan diselesaikan dengan damai. Indonesia melepas tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di Perairan Riau. Malaysia lantas membebaskan tiga staf DKP tersebut.
Yesmil mencontohkan, Australia menembaki setiap kapal asing yang memasuki wilayah perairan mereka. "Seharusnya kita juga begitu. Mestinya SBY tegas seperti (Presiden) Soekarno yang berani mengganyang Malaysia. Dalam konteks sekarang, mengganyang Malaysia bisa macam-macam. Intinya, bertindak tegas melindungi kedaulatan," paparnya.
Lewat penolakan penghargaan tersebut, dia berharap pemerintah lebih percaya diri atas kedaulatan negerinya. "Saya hanya sebutir biji sawi atau seorang warga yang terganggu atas sikap pemerintah yang tak responsif pada kedaulatannya," terangnya.Yesmil mengaku siap menghadapi konsekuensi penolakannya tersebut. "Penolakan itu bentuk protes dari perenungan saya pribadi. Ini tanggung jawab pribadi saya. Jika ada yang mempermasalahkan, silakan," tegasnya.
Bagaimana sikap rektor Unpad atas penolakan itu? Belum diperoleh konfirmasi langsung dari Ganjar Kurnia. Tapi, Yesmil menyatakan bahwa rektor Unpad merupakan sosok yang demokratis. Menurut dia, rektor tampaknya memahami bahwa itu adalah sikap pribadi dirinya. "Saya harap, mudah-mudahan sikap saya ini menular kepada mahasiswa bahwa nasionalisme itu penting. Menjaga kedaulatan itu juga penting dan mutlak," ungkapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mempertanyakan alasan Yesmil menolak penghargaan Satya Lencana Karya dari presiden. Dia menilai tidak tepat jika alasan penolakan itu adalah ketidaktegasan pemerintah dalam menangani penangkapan tiga petugas DKP oleh Malaysia. "Itu kan sudah ditangani Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.
Selanjutnya, dia menyerahkan tanggapan atas penolakan kepada pihak Unpad secara internal. "Jadi, tidak ada tanggapan dari pihak kami (istana)," ujarnya.
